Dinas Perhubungan Kabupaten Grobogan

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan maka Undang-Undang yang mengatur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dinyatakan tidak berlaku. Terdapat beberapa perubahan yang cukup mendasar yang dibawa dalam UU No 22 Tahun 2009 ini.

Dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 ini salah satunya diatur mengenai kewenangan petugas Dinas Perhubungan, dimana dijelaskan bahwa fungsi-fungsi seperti pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli Lalu Lintas bukan menjadi kewenangan Dinas Perhubungan melainkan kewenangan petugas kepolisian (pasal 12).

Kewenangan petugas Dinas Perhubungan secara umum hanya dilaksanakan di Terminal dan/atau tempat alat penimbangan yang dipasang secara tetap (Pasal 262 ayat (2)). Meskipun demikian dalam keadaan tertentu kewenangan tersebut dapat dilaksanakan di jalan namun harus berkoordinasi dan didampingi oleh petugas polri.

Semangat dari Paradigma baru UU No. 22 tahun 2009 ini adalah bahwa penyelenggaraan LLAJ dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait dengan kata lain bahwa instansi yang bertanggung jawab dalam peyelenggaraan dan pengelolaan LLAJ lebih bersifat kebersamaan dimana ada 5 instansi terkait sebagai pembina penyelenggaraan LLAJ.

Dalam pelaksanaannya pembina penyelenggaraan LLAJ terdiri dari 5 instansi dan dikoordinasikan melalui  Forum LLAJ bersama dengan akademisi dan masyarakat. Instansi pembina dan penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan termasuk ruang lingkup penyelenggaraannya berdasarkan UU No 22 tahun 2009 diatur dalam pasal 5 sampai dengan 13.

 

Hari ini 44

Kemarin 22

Minggu ini 44

Bulan ini 467

Keseluruhan 32120

Currently are 13 guests and no members online