Dinas Perhubungan Kabupaten Grobogan

DASAR PELAKSANAAN KEGIATAN :

  1. Inpres No 3 Tahun 2004 Tentang Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu
  2. Kepmen Perhubungan No : KP 360 Tahun 2013 tentang Tim Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2013 (1434 H)
  3. Kep Ditjen Perhubungan Darat No. Sk.1612/AJ.201/DRJD/2013 tentang Pos Koordinasi (Posko) Tingkat Nasional Angkutan Lebaran Terpadu

 

WAKTU PENYELENGGARAAN :
Hari Raya Idul Fitri 2013 H (1434 H), diperkirakan jatuh pada tanggal 8 dan 9 Agustus 2013, sehingga pelaksanaan kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2013 (1434H) dimulai pada tanggal 1 Agustus 2013 (H-7) sampai dengan 16 Agustus 2013 (H+7)


KESIAPAN PERSONIL
Jumlah personil Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi (Dishubinfokom) Kabupaten Grobogan yang dipersiapkan direncanakan sebanyak 70 orang yang akan melaksanakan tugas di beberapa pos koordinasi angkutan lebaran.

Ketika marak terjadi kecelakaan lalu-lintas jalan yang melibatkan angkutan umum bus, jamak muncul berbagai tanggapan yang menuding manajemen bus kurang memperhatikan kesejahteraan awak bus. Model manajemen operasional yang mengandalkan sistem setoran menyebabkan awak bus menjalankan busnya ugal-ugalan di jalan. Faktor keselamatan tidak lagi “sempat dipikirkan” karena begitu duduk di belakang stir yang ada di kepala si supir adalah bagaimana cari penumpang sebanyak banyaknya untuk kejar setoran.

Tudingan lain yang sering muncul biasanya juga masih menyangkut manajemen perusahaan, yaitu pengelolaan armada yang tidak memadai yang diduga menyebabkan banyak armada bus tidak laik. Dengan alasan penghematan mungkin banyak perusahaan bus melaksanakan perawatan armadanya asal-asalan. Padahal di sisi lain Pemerintah dalam kerangka pembinaan telah menerbitkan standar minimun tentang bagaimana operasional pengelolaan armada angkutan umum bus.

Undang - undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diterbitkan dan wajib dipatuhi serta dilaksanakan oleh seluruh warga negara Republik Indonesia khususnya pengemudi kendaraan bermotor. Berikut ini adalah hal - hal yang perlu diperhatikan oleh pengendara kendaraan bermotor (Roda 2 atau lebih) berdasarkan Undang - undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan :

  • Pasal 48 tentang Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor yang mengatur mengenai kewajiban setiap kendaraan bermotor harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
  • Pasal 49 sampai dengan pasal 56 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor mengatur mengenai kewajiban dan ketentuan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan.
  • Pasal 57 sampai dengan 59 mengatur mengenai Perlengkapan Kendaraan Bermotor. Perlengkapan sebagaimana dimaksud diantaranya bagi Sepeda Motor berupa helm standar nasional Indonesia. Sedangkan bagi Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih sekurang-kurangnya terdiri atas:

Bagi sebuah negara, trasportasi menjadi salah satu elemen yang memegang peranan penting dalam rangka mensejahterakan rakyatnya. Sebelumnya perlu kita pahami terlebih dahulu pengertian transportasi secara umum adalah kegiatan mengangkut maupun memindahkan sesuatu dari tempat yang satu ke tempat lain.

Sistem transportasi baik itu darat, laut maupun udara yang menjadi urat nadi pembangunan suatu wilayah selalu berhubungan erat dengan kemajuan teknologi. Seperti negara-negara pada umumnya, perkembangan transportasi darat di Indonesia tidak bisa lepas dari sejarah transportasi itu sendiri. Mengenai topik ini, kita bisa menemukannya melalui artikel, makalah maupun dokumentasi lainnya yang telah banyak diterbitkan.

Jika menilik sejarah perkembangan teknologi transportasi darat di tanah air, berbagai sumber menyebutkan bahwa hal ini berkaitan langsung dengan situasi politik yang sedanga berjalan di masa itu. Bila sebelumnya masyarakat kita akrab sekali dengan kendaraan tradisional seperti kuda, pedati, gerobak, andong serta becak sebagai angkutan pribadi, angkutan barang maupun massal, lambat laun kendaraan seperti ini mulai tergantikan. Pergerakan zaman dengan laju teknologi dan tentunya tak lepas dari campur tangan rezim penguasa menjadi kekuatan yang tak terbendung.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan maka Undang-Undang yang mengatur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dinyatakan tidak berlaku. Terdapat beberapa perubahan yang cukup mendasar yang dibawa dalam UU No 22 Tahun 2009 ini.

Dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 ini salah satunya diatur mengenai kewenangan petugas Dinas Perhubungan, dimana dijelaskan bahwa fungsi-fungsi seperti pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli Lalu Lintas bukan menjadi kewenangan Dinas Perhubungan melainkan kewenangan petugas kepolisian (pasal 12).

Kewenangan petugas Dinas Perhubungan secara umum hanya dilaksanakan di Terminal dan/atau tempat alat penimbangan yang dipasang secara tetap (Pasal 262 ayat (2)). Meskipun demikian dalam keadaan tertentu kewenangan tersebut dapat dilaksanakan di jalan namun harus berkoordinasi dan didampingi oleh petugas polri.

Hari ini 23

Kemarin 33

Minggu ini 95

Bulan ini 565

Keseluruhan 35320

Currently are 6 guests and no members online