Dinas Perhubungan Kabupaten Grobogan

Corona menjadi isu utama dunia saat ini. Keresahan dan kepanikan menyeruak di kalangan masyarakat. Ironisnya, masih banyak warga masyarakat yang belum memperhatikan protocol yang dianjurkan oleh pemerintah terkait pencegahan penyebaran virus corona.

Seiiring dengan merebaknya kasus Covid-19 yang terus melonjak tajam dan di balik aksi tanggap darurat di belahan dunia lainnya kian mengambil opsi akhir penanganan (lockdown â€“red), Dinas Perhubungan Kabupaten Grobogan juga telah melakukan upaya pencegahan secara optimal dengan pengawasan ketat dalam pelayanan transportasi.

Kepala Dinas Perhubungan Kab. Grobogan, Agung Sutanto selaku koordinator perbatasan kegiatan Pencegahan Dan Penanganan Covid-19 Kabupaten grobogan membentuk tim Posko Pencegahan Dan Penanganan Covid-19 Perbatasan Wilayah Kab. Grobogan.

Perlaksanaan giat operasi Posko Pencegahan Dan Penanganan Covid-19 Perbatasan Wilayah Kab. Grobogan yang pelaksanaan kegiatannya berupa :

  • Inventarisasi Kendaraan/Penumpang Baik Kendaraan AKAP, AKDP, Angkudes, Maupun Angkutan Sewa Khusus;
  • Pemeriksaan Dokumen Perjalanan Kendaraan Dan Penumpang;
  • Penyemprotan Desinfektan Oleh Petugas;
  • Pengukuran Suhu Terhadap Seluruh Penumpang Angkutan;
  • Sosialisasi Pola Hidup Bersih Sehat (PHBS).

1. Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak :
a. Informasi bencana alam

  • Potensi Bencana Alam

b. Informasi bencana non alam
c. Informasi Bencana sosial
d. Informasi Penyakit

  • Statistik Jumlah Penyakit
  • Data Kasus DBD
  • Pemetaan Data Kesehatan

e. Informasi tentang racun bahan makanan
f. Informasi tentang rencana gangguan utilitas publik

2. Nomor Telepon Penting  :
a. Nomor telpon Rumah Sakit
b. Nomor telpon Puskesmas

 

  1. informasi tentang bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemik, wabah, kejadian luar biasa, kejadian antariksa atau benda-benda angkasa;
  2. informasi tentang keadaan bencana non-alam seperti kegagalan industri atau teknologi,dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan;
  3. bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror;
  4. informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular;
  5. informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat; dan/atau
  6. informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik.